Jakarta, suarakendari.com-Menjelang Pertemuan Tahunan (Annual Meeting) AIIB, Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia, kumpulan NGO Indonesia dan internasional yang bekerja untuk penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, secara tegas mengutuk pernyataan AIIB pada bulan Mei 2022 tentang pembalasan (retaliation), yang sepenuhnya tidak sesuai dengan pola intimidasi dan paksaan terhadap masyarakat yang telah kami pantau di lapangan selama pelaksanaan proyek Mandalika, di pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Pernyataan AIIB tersebut mengklaim bahwa “AIIB mengakui dan menganggap serius peningkatan risiko pembalasan kepada pemangku kepentingan yang mengungkapkan pandangannya mengenai risiko dan dampak lingkungan dan sosial (ES) dari proyek-proyek pembangunan.” Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang dialami masyarakat terdampak proyek di Mandalika sejak AIIB menyetujui proyek tersebut pada Desember 2018 di tengah eskalasi konflik lahan. Sangat penting bagi AIIB untuk membahas masalah ini dalam pertemuan tahunan mendatang dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengurangi dan memulihkan kerusakan yang terjadi pada masyarakat lokal.
Proyek pengembangan pariwisata yang didanai AIIB, yang telah berjanji untuk “mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Mandalika dan di Lombok secara umum dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di pulau tersebut”, malah membuat masyarakat asli – yang bergantung pada pertanian dan perikanan subsisten – trauma, frustrasi, dan semakin dimiskinkan, di tengah meningkatnya militerisasi dalam proses pembebasan lahan secara paksa yang dimulai pada tahun 2018 ketika AIIB menyetujui proyek tersebut.
“Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengutuk AIIB karena mengabaikan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hak asasi manusia dan konflik lahan yang disebabkan oleh proyek Mandalika. Meski AIIB tidak secara langsung mendanai pembangunan Sirkuit Internasional Mandalika, paket pembangunan infrastruktur jalan AIIB terintegrasi dengan sirkuit. Sebagai penyandang dana tunggal untuk proyek Mandalika, AIIB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kliennya menghormati tanah dan hak asasi manusia masyarakat yang tinggal di wilayah proyek dan wilayah yang terdampak,”demikian Muhammad Al Amin, Koordinator KPPII dalam pernyataan tertulisnya.
KPPII lanjut Al Amin, berdiri dalam solidaritas bersama masyarakat yang terkena dampak proyek yang telah menyaksikan dan mengalami intimidasi kekerasan di tangan klien AIIB, pemerintah Indonesia dan ITDC, sejak awal proyek. ITDC telah menggunakan ancaman kekerasan untuk memaksa masyarakat adat meninggalkan rumah dan tanah leluhur mereka, sumber penghidupan yang sangat penting. Pemantauan koalisi terus menerus menemukan bahwa sebagian besar masyarakat adat Sasak tidak ingin meninggalkan rumah mereka dan sering diintimidasi, diancam, dan dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka.
Anggota masyarakat sipil telah berulang kali menyuarakan keprihatinan bahwa Satuan Tugas untuk Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah (Satgas) yang terdiri dari anggota polisi dan tentara, telah mengintimidasi dan memaksa masyarakat adat setempat di Mandalika untuk menyerahkan tanah mereka. Meski masalah tersebut meningkat, AIIB dan kliennya ITDC belum mengambil langkah untuk mengeluarkan personel dari pasukan keamanan dari gugus tugas ini.
Klien AIIB, ITDC, telah memperlakukan keluarga-keluarga yang menolak meninggalkan rumah mereka dengan cara yang tidak manusiawi.
Selama balapan World Superbike dan MotoGP, polisi dan pasukan keamanan Indonesia berkemah di rumah-rumah masyarakat yang terkena proyek yang tanahnya disengketakan oleh ITDC dan di sekitarnya selama seminggu, dan sangat membatasi kebebasan gerak mereka. Ada juga kasus intimidasi dan kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat. Saat memasak di dapur, seorang perempuan dicengkeram pergelangan tangannya oleh seorang anggota pasukan keamanan yang masuk ke rumah secara paksa. Anggota masyarakat lokal juga ditahan sehubungan dengan postingan di Facebook yang mengkritik aparat keamanan pemerintah Indonesia karena membatasi pergerakan masyarakat. Mereka diancam oleh polisi dan diberitahu bahwa jika mereka memposting lagi sesuatu yang kritis terhadap pasukan keamanan, mereka akan ditangkap lagi.
Pernyataan AIIB tentang Pembalasan (Retaliation) menarik perhatian pada ketentuan Kebijakan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Policy) bank: “Bank akan segera meninjau tuduhan pembalasan tersebut sehubungan dengan Proyek yang didukungnya. Jika tuduhan tersebut dibuktikan dengan kepuasan Bank, Bank akan membahas dengan Klien langkah-langkah yang akan diterapkan oleh Klien untuk mengatasi risiko pembalasan di dalam melaksanakan Proyek. Jika Klien gagal melakukannya dalam waktu yang wajar, Bank akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang sesuai.”
Dalam proyek Mandalika, AIIB telah gagal untuk meninjau secara memadai tuduhan pembalasan. Pada Juni 2022, setelah banyak laporan masyarakat sipil dan komunikasi PBB yang menyuarakan keprihatinan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan konflik tanah di Mandalika, AIIB melakukan kunjungan pemantauan ke Mandalika, setelah itu menyimpulkan bahwa “tidak adanya bukti pemaksaan atau penggunaan kekerasan atau intimidasi telah dikonfirmasi lagi selama kunjungan lokasi oleh Bank”.
Anggota masyarakat setempat yang telah berpartisipasi dalam pertemuan dengan AIIB selama kunjungan lapangan bulan Juni menceritakan kisah yang berbeda kepada koalisi: delegasi AIIB tidak bertanya kepada mereka tentang penempatan pasukan militer dan polisi di Mandalika atau apakah mereka mengalami pemaksaan atau intimidasi oleh ITDC atau Satgas Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah (SATGAS). Hal ini secara serius mempertanyakan kesediaan dan kemampuan AIIB untuk menyelidiki kasus-kasus pembalasan – terutama mengingat bahwa masyarakat yang terkena proyek telah melaporkan kepada koalisi tentang 13 insiden intimidasi dan paksaan dari aparat keamanan yang terlibat dalam proses pengadaan tanah dari tahun 2018 hingga 2022.
Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia yang terdiri dari 43 lembaga ini meminta pemegang saham AIIB untuk menekan bank agar mengambil upaya serius untuk memastikan bahwa kasus intimidasi, pembalasan, dan manipulasi terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek dilaporkan, diselidiki, dan ditangani dengan transparansi, sensitivitas dan akuntabilitas. AIIB harus menanggapi dengan serius setiap laporan pemaksaan atau penggunaan kekuatan (kekerasan) dalam pelaksanaan proyek di Indonesia dan di seluruh dunia. Uang pembayar pajak tidak boleh digunakan untuk lebih mengintimidasi dan memiskinkan masyarakat adat di negara berkembang.
Meski berulang kali mendapat telepon dari masyarakat sipil, AIIB dan kliennya belum merilis Standard Operating Procedures (SOP) untuk Personil Keamanan yang dikerahkan untuk proyek Mandalika. Pada September 2022, AIIB menyatakan bahwa SOP ini telah diklarifikasi oleh bank dan pelaksanaannya akan dipantau secara berkala oleh tim bank. Dokumen ini harus tersedia untuk umum sehingga organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang terkena dampak dapat memberikan masukan dan melaporkan ketidakpatuhan aparat keamanan kepada bank. Bank harus lebih transparan dan memperkuat klaimnya bahwa pasukan keamanan dipantau secara reguler dan mengikuti SOP yang ketat selama penempatan mereka di area proyek Mandalika.
Ada ancaman yang sangat nyata dari peningkatan intimidasi dan paksaan untuk mengosongkan lahan di sekitar Sirkuit Internasional Mandalika sebelum Balap Superbike November 2022. Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia juga mendesak AIIB dan semua pemegang saham negara untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan penderitaan masyarakat adat Sasak yang terkena dampak negatif proyek Mandalika. Kami mendukung tuntutan masyarakat yang terkena dampak untuk meminta pertanggungjawaban AIIB dan semua pemegang saham dalam memastikan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi hak mereka atas tanah, pemukiman, mata pencaharian, dan keadilan. Sk
