KENDARI, suarakendari.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi mencanangkan pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui Apel Gabungan yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan dihadiri Wakil Gubernur Sultra, Hugua, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Wakil Wali Kota Kendari, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD. Total peserta apel tercatat lebih dari 1.200 orang.
Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan lapangan SE2026, Sonny memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan usaha dan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sultra.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sultra membacakan deklarasi dukungan sekaligus menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam amanatnya, Sonny menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sultra atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran harus didukung oleh data yang berkualitas dan akurat.
Ia juga mengungkapkan kebanggaannya dapat menyaksikan langsung hari pertama pendataan Sensus Ekonomi 2026 bersama Pemerintah Provinsi Sultra.
“Momentum 15 Juni 2026 menjadi penanda dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, kita memulai langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa. Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Sonny menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia. Pada pelaksanaan tahun 2026, terdapat sejumlah pembaruan dibanding sensus sebelumnya.
Untuk pertama kalinya, cakupan pendataan diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door to door guna menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
Menurut Sonny, periode pendataan lapangan SE2026 berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Rentang waktu tersebut disiapkan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha, UMKM, pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif melalui gerakan TIR, yakni Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasiakan data yang dijamin aman oleh BPS.
Menutup sambutannya, Sonny menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, bukan hanya BPS.
“Keberhasilan SE2026 bukan keberhasilan BPS semata, tetapi keberhasilan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga kepala desa, untuk turut menyukseskan sensus ini,” tegas Sonny.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ys
