KENDARI, suarakendari.com– Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dicanangkan melalui Apel Gabungan Pencanangan Pelaksanaan SE2026 yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Apel Gabungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, Forkopimda, Pj. Sekda, Wakil Wali Kota Kendari, pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, asosiasi dan pelaku usaha, media massa, serta jajaran BPS se-Sultra.
Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026, Wakil Kepala BPS RI bersama Wakil Gubernur memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan usaha dan aktivitas ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sultra.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sultra Hugua membacakan deklarasi dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus menandatangani deklarasi sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam menyukseskan pelaksanaan sensus.
Dalam amanatnya, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sultra atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026. Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus didasarkan pada data yang berkualitas.
“Hari ini merupakan momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, kita memulai langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa. Setiap usaha yang didata akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” ujarnya.
Sonny menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia. Pada pelaksanaan SE2026 terdapat sejumlah keistimewaan dibandingkan sensus sebelumnya.
Dikatakan, untuk pertama kalinya, cakupan sensus diperluas dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan. Selain itu, pendataan juga menjangkau aktivitas ekonomi keluarga secara door to door guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi ekonomi nasional maupun daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pendataan lapangan berlangsung selama dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Rentang waktu tersebut ditetapkan agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat.
Dalam kesempatan itu, Sonny mengajak seluruh pelaku usaha, UMKM, pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 melalui gerakan “TIR”, yaitu terima kedatangan petugas sensus, isi data dengan benar, dan rahasia data terjaga.
Menurutnya, perkembangan ekonomi Sultra menunjukkan tren yang positif dengan sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut mencerminkan tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat serta terbukanya peluang ekonomi baru.
Data yang dihasilkan dari sensus nantinya akan menjadi dasar untuk memahami persebaran usaha, mengidentifikasi sektor unggulan daerah, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menutup amanatnya, Wakil Kepala BPS RI menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya keberhasilan BPS, melainkan keberhasilan seluruh elemen bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan SE2026.
Sementara itu, dalam deklarasi dukungan yang dibacakan Wakil Gubernur, Pemprov Sultra menyatakan dukungan penuh dan kesiapan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, bermakna, dan berdampak.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi dukungan yang disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya dilakukan pencanangan resmi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penekanan tombol sirene bersama.
Usai kegiatan, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa hasil sensus akan menghasilkan data yang akurat sehingga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Dengan sensus ini tentu akan lahir data yang akurat. Potensi daerah akan semakin terpetakan, termasuk sektor-sektor yang masih bisa dikembangkan melalui dukungan kebijakan pemerintah. Data yang diperoleh nantinya akan membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPS RI yang telah mempercayakan Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Foto: Jufri Diskominfo
