Kendari, suarakendari.com– Pejabat Utama (PJU) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) mengikuti Dialog Publik Memastikan Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pangan Jelang dan Pasca Lebaran 2024. Dialog ini berlangsung di Aula Dachara Polda Sultra, pada Rabu (27/3/2024) melalui sambungan Video Confrence Divisi Humas Polri.
Dialog dibuka langsung oleh Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mewakili Kadiv Humas Polri. Hadir pula narasumber-narasumber berkompeten, seperti Kombes Pol M. Syamsul Arifin (Wakasatgas Pangan Polri), Drs. Isy Karim, (Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri), Dr. Ir. Budi Waryanto, (Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional), dan Sonya Mamoriska (Direktur Transformasi & Hubungan Kelembagaan Bulog).
Dialog membahas materi terkait peningkatan kebutuhan dan kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran 2024. Pemerintah, khususnya Satgas Pangan Polri, telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau.
Berdasarkan hasil dialog, stok pangan nasional dipastikan mencukupi untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran 2024. Ketersediaan bahan pokok terpantau lebih dari cukup, sehingga masyarakat diimbau untuk membeli secukupnya dan tidak melakukan panic buying.
Pendekatan kolaborasi menjadi kunci utama dalam memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pangan nasional. Cuaca menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, terutama beras sebagai bahan pokok nasional.
Perubahan iklim yang berdampak pada perekonomian, serta meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, mendorong perlunya kolaborasi antar negara untuk mengatasi berbagai tantangan. Informasi terkait ketersediaan pangan, stabilitas, dan konsumsi pangan menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Dialog publik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan menenangkan masyarakat terkait ketersediaan pangan menjelang Lebaran 2024. Upaya bersama dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas akan menjadi kunci untuk memastikan stabilitas dan keterjangkauan harga pangan di Indonesia.
