KENDARI, suarakendari.com– Komitmen kuat untuk masa depan yang lebih sehat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin nyata. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bergerak lebih cepat, ditandai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, pada Selasa (28/5/2025) di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra.
Rapat ini bukan sekadar pertemuan biasa. Berbagai unsur penting dari perangkat daerah dan instansi vertikal turut hadir, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, hingga Badan POM Kendari. Kehadiran mereka menegaskan satu hal: program MBG adalah kerja kolaboratif, bukan milik satu instansi saja. Bahkan, rencana pembentukan Koperasi Merah Putih untuk menyuplai kebutuhan dapur MBG menjadi bukti nyata sinergi yang akan dibangun.
Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, yang memimpin jalannya rakor, menekankan seriusnya pemerintah pusat dalam mengawal program ini. “Ini bukan hanya program Dinas Ketahanan Pangan atau Badan Gizi Nasional. Ini kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah dan lintas sektor,” ujarnya, membangkitkan semangat kebersamaan.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, untuk menjamin ketersediaan bahan baku lokal dan dukungan mitra yang solid.
Target Ambisius dan Tantangan di Lapangan
Agnes Eka Wahyuni, Kepala Regional MBG Sultra, bersama Maharani Putra Ningrum, Wakil Kepala Regional MBG Sultra mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), memaparkan progres dan tantangan yang dihadapi.
Berdasarkan perhitungan, Sultra membutuhkan sedikitnya 316 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, 13 titik SPPG telah beroperasi di berbagai kabupaten/kota, dengan 5 titik lainnya siap menyusul setelah pencairan dana.
Program MBG di Sultra menargetkan 705.478 penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan fokus utama pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Agnes mencontohkan Kecamatan Routa di Kabupaten Konawe, yang meski penerima manfaatnya hanya sekitar 900 orang, tetap harus memiliki SPPG tersendiri karena tantangan geografis.
Ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau setiap sudut Sultra, tak peduli seberapa terpencilnya.
Batas waktu pelaksanaan program ini adalah November 2025, sejalan dengan target nasional 82,9 juta penerima manfaat.
Untuk mencapai hal tersebut, BGN melalui SPPG akan bekerja sama erat dengan pemerintah daerah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Penerima manfaat sendiri dibagi menjadi dua kategori: peserta didik (TK, PAUD, SD, SMP, SMA) dan non-peserta didik 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Presiden RI pun mengarahkan agar penyediaan bahan baku pangan melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes, demi memberdayakan ekonomi lokal dan memanfaatkan bahan pangan lokal.
Membangun Fondasi Kuat: Solusi dan Harapan
Meski telah banyak kemajuan, koordinasi lintas sektor masih menjadi tantangan. Maharani Putra Ningrum mengakui bahwa struktur koordinasi belum optimal karena kurangnya sistem komunikasi terintegrasi. Namun, optimisme muncul seiring dengan mulai terbentuknya wadah koordinasi yang lebih baik.
Beberapa solusi strategis pun dirumuskan. Dinas Lingkungan Hidup diminta mempercepat solusi pengelolaan limbah, sementara BPOM dan Dinas Kesehatan berperan penting dalam menjamin kualitas makanan. Keterbatasan jaringan internet di beberapa titik, seperti di Palangga Selatan, menjadi perhatian serius.
Menanggapi ini, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi meminta Dinas Kominfo Provinsi Sultra untuk segera menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur TIK di titik-titik kritis.
Selain itu, Dinas Cipta Karya dan Bina Marga akan memetakan kebutuhan akses jalan ke SPPG, dan Dinas Koperasi dan UMKM didorong untuk segera membentuk Koperasi Merah Putih. Dinas Pendidikan dan Kemenag juga diimbau untuk turut menyosialisasikan program di lingkungan pendidikan.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen Gubernur Sultra, telah diterbitkan Surat Edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan bagi pembangunan SPPG, khususnya di wilayah 3T yang seringkali tidak menarik bagi investor mandiri. Sekda Sultra pun menekankan bahwa daerah perlu menyiapkan hingga 10 lokasi pembangunan SPPG, bukan hanya 3 titik, sebagai antisipasi penambahan dari BGN di masa depan.
Rakor ini ditutup dengan pembahasan pembentukan SK Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Prov. Sultra, yang akan melibatkan Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, Sekda, serta berbagai dinas terkait. Langkah ini menandakan keseriusan Sultra dalam memastikan program MBG berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan kolaborasi yang solid dan perencanaan yang matang, masa depan gizi yang lebih baik di Sulawesi Tenggara bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang sedang dibangun bersama. Sk
