KENDARI, suarakendari.com-Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikannya saat menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra di Ruang Rapat DPRD Provinsi Sultra, Senin (13/7/2026)
Dalam penyampaiannya, Gubernur mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar semakin lebih baik dan memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gubernur.
Adapun terkait realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum mencapai target, Gubernur menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi capaian penerimaan tersebut, di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, banyaknya kendaraan operasional di kawasan pertambangan yang belum terdaftar di Sulawesi Tenggara, kondisi ekonomi masyarakat, hingga penyesuaian implementasi kebijakan opsen pajak sesuai ketentuan terbaru.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, memperkuat digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran agar pelaksanaan program pembangunan semakin efektif dan tepat sasaran. Evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah juga akan terus dilakukan secara objektif agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif.
“Seluruh rekomendasi BPK RI juga akan ditindaklanjuti secara menyeluruh substantif, dan bukan sekadar pemenuhan administratif, guna memastikan perbaikan tata kelola dan mencegah ketidakpatuhan berulang,” kata Gubernur.
Menanggapi berbagai aspirasi fraksi, Gubernur juga memastikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah isu strategis, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penyelesaian kewajiban daerah, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Bahteramas, serta penertiban dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah secara bertahap.
Mengakhiri penyampaiannya, Gubernur berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya melalui pembahasan komisi maupun fraksi, sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas bagi pembangunan Sulawesi Tenggara.
“Seluruh catatan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi DPRD akan menjadi modal bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyempurnakan kebijakan fiskal daerah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tutup Gubernur. (dokpim*)
Foto : Laode Kaharmin
#AndiSumangerukka
#ASR
#ASR_Hugua
#ASRmembangun
#SultraMajuAmanSejahteraReligius
