KONAWE SELATAN, suarakendari.com- Dalam rangka menciptakan tata kelola perencanaan dan penganggaran keuangan negara yang baik dan transparan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) sinergi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sinergi itu terimplementasikan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang dibuka langsung oleh Bupati Irham Kalenggo di Auditorium lantai lll kantor bupati. Kamis, 13 Maret 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo diikuti oleh Sekda ST Chadidjah, Kepala Inspektorat Narlian dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Konsel.
Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menyampaikan selamat datang kepada kepala perwakilan BPKP Sultra di Kabupaten Konawe Selatan. Dirinya berterima kasih atas kesempatan dan berkenan hadir guna memberikan perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Semoga melalui pelaksanaan FGD ini tentunya akan dapat memberikan kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Konawe Selatan yang lebih baik,” ucap Irham
Irham membeberkan APBD Konsel pada tahun ini berjumlah Rp 1.813.805.709.010. Dari total anggaran tersebut mantan ketua DPRD itu berharap perencanaan dan penganggarannya akan dapat dimaksimalkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kepemerintahan diberbagai sektor.
“Khususnya, sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pariwisata dan sektor lainnya,” terang Irham
Dari berbagai aspek tersebut, sambung Irham, pengelolaan perencanaan penganggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dalam menunjang pelaksanaan tata kelola daerah.
Dengan kata lain, bahwa perencanaan pengelolaan penganggaran daerah yang optimal akan menjadi cermin dan identitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik
“Untuk itu saya berharap kepada kepala OPD agar berperan aktif dalam forum group diskusi sehingga akan dapat lebih memaksimalkan proses perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Konawe Selatan, dan tentunya dapat sejalan dengan pemenuhan visi misi menuju Konsel sehat, cerdas dan sejahtera,” harap Irham
Sementara Kepala perwakilan BPKP Sultra, Harry Bowo mengatakan, kehadiranya di Konsel sebagai langkah awal dalam masa kepemimpinan Irham-Wahyu untuk menyatukan langkah antisipatif pada proses pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bermuara pada pengimplementasian visi dan misi daerah.
“Kehadiran kami ingin memberikan referensi untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan. Selain itu juga sebagai wadah mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan demi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi.” Ujar Harry
Harry menilai, birokrasi, sebagai sistem organisasi yang kompleks, memiliki beberapa kelemahan dalam perencanaan penggunaan anggaran, seperti, lambat dan berbelit-belit, kurangnya fleksibilitas, rentan terhadap korupsi, kurangnya koordinasi, terlalu fokus pada prosedur bukan hasil, kurangnya inovasi dan pengaruh politik, sehingga pihaknya mengaku, memiliki kewajiban yang utuh untuk pengawasan keuangan negara dan pembangunan.
“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparansi. Dengan adanya sinergi yang kuat antara BPKP dan pemerintah daerah, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara,” Kata Harry
Pihak BPKP Sultra terfokus pada lima faktor evaluasi yang menjadi diskusi dalam kegiatan ini. Lima faktor itu tentang Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, Kemiskinan ekstrem, dan penuntasan angka Stunting.
Menutup sambutannya, Harry Bowo berharap, hasil dari FGD ini dapat menjadi rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah Konawe Selatan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik.
