Kendari, suarakendari.com-Dewan Pers menyelenggarakan Focus Group Discussion Survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Propinsi Sulawesi TenggaraTahun 2022 di Hotel Claro, Kota Kendari pada Selasa, (29/3/2022). Dalam masa pembatasan mikro karena pandemi Covid 19, kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, dihadiri Informan ahli secara offline maupun online.
FGD ini dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan nilai kuantitatif dan kualitatif saat pelaksanaan wawancara mendalam dengan para informan ahli, sekaligus mendalami hal-hal yang dianggap penting berdasarkan temuan sementara.
Salah satu isu yang dibahas adalah, masih rendahnya peran serikat pekerja pers dalam mengadvokasi permasalahan hubungan kerja perusahaan pers dengan pekerja. Secara prinsip, komunitas pers menyadari pentingnya keberadaan serikat pekerja, tapi hal ini tidak cukup untuk mendorong terbentuknya serikat pekerja di perusahaan media yang ada di Sultra
Disisi yang lain, terungkap masih tingginya ketergantungan perusahaan media di Sultra terhadap pemerintah daerah terkait iklan sehingga dikhawatikan akan menurunkan independensi atau sikap kritis media terhadap pemerintah.
Hadir dalam forum ini, perwakilan Dewan Pers melalui sistem daring, Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, perwakilan media, LSM Rumpun Perempuan Sultra, akademisi dan organisasi kewartawan seperti PWI, IJTI dan AJI Kendari.
Suwartini dari Dewan Pers menyatakan bahwa, hasil survey IKP sangat penting dalam memberikan gambaran salah satu sisi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Hasil ini dapat dipakai untuk menginisiasi rekomendasi pada para stakeholder untuk meningkatkan perannya dalam menunjang perkembangan demokrasi, khususnya jaminan atas kemerdekan pers di Indonesia. Saat ini telah berjalan saat ini antara lain, bentuk dukungan atas percepatan program sertifikasi wartawan melalui rekomendasi penambahan anggaran fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan oleh Dewan Pers.
Salah satu poin rekomendasi dari kegiatan FGD IKP 2022 yang didorong ke depan adalah kemerdekaan pers secara ekonomi yang tidak lagi berharap dari pembagian iklan pemerintah. Sk
