KENDARI, suarakendari.com – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fungsi keimigrasian hingga ke tingkat desa melalui program Desa Binaan Imigrasi.
Hingga pertengahan tahun 2026, sebanyak 57 desa telah ditetapkan sebagai Desa
Binaan Imigrasi, terdiri dari 51 desa di Kabupaten Konawe dan 6 desa di Kabupaten Kolaka.
Program itu didukung oleh 8 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), dengan rincian 6 petugas di Konawe dan 2 petugas di Kolaka, yang secara aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat.
Berbagai kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya berupa edukasi terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), tetapi juga kegiatan sosial kemasyarakatan seperti
pengecatan fasilitas umum di salah satu desa binaan serta pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, peran aktif masyarakat juga terus didorong dalam pengawasan terhadap
keberadaan orang asing. Dalam pelaksanaannya, PIMPASA berkolaborasi dengan aparat desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan orang asing di wilayah desa binaan, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan
dan ketertiban.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya menegaskan,
program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran imigrasi di tengah masyarakat.
“Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi juga membangun
kepedulian sosial dan memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Sinergi antara PIMPASA, pemerintah desa, serta aparat keamanan menjadi kunci dalam mencegah
potensi pelanggaran keimigrasian,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan capaian membanggakan yang diraih.
Sejak tahun 2025 hingga
pertengahan 2026, Kantor Imigrasi Kendari berhasil meraih peringkat pertama nasional sebagai satuan kerja paling aktif dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi.
“Selain itu, pada tahun 2026, lima pegawai Imigrasi Kendari juga masuk dalam jajaran PIMPASA paling aktif dalam pelaporan kegiatan Desa Binaan Imigrasi,” ungkapnya.
Ke depan, pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi akan terus diperkuat guna
mempertahankan capaian sebagai satuan kerja teraktif secara nasional, sekaligus
meningkatkan intensitas pembinaan dan pelayanan agar manfaat layanan keimigrasian dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Pelaksanaan program itu sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melalui program “Imigrasi untuk Rakyat” yang menekankan pentingnya kehadiran negara di tengah masyarakat melalui pelayanan yang inklusif, edukatif, serta penguatan fungsi pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.(YUS)
