KENDARI, suarakendari.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program-program prioritas nasional dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Hal ini terlihat dari keikutsertaan Pemprov Sultra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) setiap minggu.
Rakor ini dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi P., Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
Dari Sultra, Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekda Sultra, Asisten II Setda, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kadis Perindag, Kadis ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD terkait lainnya.
Percepatan Program Prioritas Jadi Sorotan Utama
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Program-program ini mencakup penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembentukan koperasi Merah Putih, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, dan Pembangunan SMA Unggulan Garuda (SUGAR).
“Pemda diminta menyediakan minimal tiga lokasi lahan untuk dapur umum MBG yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Lahan ini bisa berasal dari aset pemda atau desa,” tegas Tomsi.
Ia juga menyoroti urgensi percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat.
Terkait program koperasi Merah Putih, Tomsi menggarisbawahi pentingnya legalitas. “Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui. Launching nasional koperasi ini dijadwalkan pada 12 Juli 2025,” jelasnya.
Perkembangan Inflasi Nasional dan Upaya Pengendalian Pangan
Selain fokus pada program prioritas, Rakor juga meninjau perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., menyampaikan kabar baik terkait deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan 31 provinsi mengalami deflasi dan hanya 7 provinsi yang mengalami inflasi.
Windhiarso menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi harga komoditas sepanjang Mei, di antaranya peningkatan harga bawang merah, realisasi impor bawang putih sebesar 29,16% dari total alokasi, penyesuaian harga BBM non subsidi, serta tren kenaikan harga emas dunia.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memaparkan perkembangan harga pangan di tingkat produsen maupun konsumen. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) tercatat berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP). Namun, bawang putih, daging kerbau impor, dan beberapa jenis beras masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan berbagai langkah strategis. Ini termasuk pemantauan dan pengawasan harga, Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.
Rakor ditutup dengan penegasan dari Sekjen Kemendagri yang meminta seluruh kepala daerah untuk aktif melakukan pemantauan harga langsung di lapangan.
“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi kerja bersama. Pemda harus terus aktif bergerak,” pungkas Tomsi.
Rakor ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program-program strategis serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan kerja keras dan kolaborasi, diharapkan tantangan inflasi dapat terus dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Sk
