KENDARI, suarakendari.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspos 100 hari kerja ASR-HUGUA ini berlangsung di salah satu Hotel di Kota Kendari, pada Selasa (10/6/2025).
Kedua agenda itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mengakselerasi pembangunan di Sultra sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintahan.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan, Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan momentum strategis untuk menyusun arah kebijakan dan program prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
Dokumen tersebut menjadi panduan utama dalam penyusunan APBD tahunan, sehingga harus memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran yang jelas dan sejalan dengan janji politik serta aspirasi masyarakat.
Gubernur menekankan seluruh anggaran pembangunan berasal dari masyarakat, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan.
“Untuk itu, setiap program prioritas harus disusun berdasarkan pendekatan perencanaan yang komprehensif, baik dari sisi proses maupun substansi,” kata Andi Sumangerukka.
ASR menambahkan Bappeda harus selektif dalam menyaring usulan dari perangkat daerah agar setiap program dapat saling bersinergi, menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan memberikan efek berganda (multiplier effect), meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Program 100 hari kerja difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Untuk mendukung capaian pembangunan jangka menengah, delapan program unggulan telah dijalankan, antara lain, Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika. Semua program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tiga misi utama pembangunan Provinsi Sultra, yakni:
1. Mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya;
2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian, maritim, serta dunia usaha; dan
3. Menguatkan birokrasi yang akuntabel, inovatif dan berintegritas Yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan religius.
Pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Program MANTU (modal usaha untuk ibu-ibu). Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hingga April 2025, inflasi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 1,71 persen, masih dalam batas aman target nasional sebesar 3 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang dijalankan telah memberikan dampak langsung terhadap kestabilan harga, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Sementara itu, misi ketiga berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan. Gubernur ASR menekankan reformasi birokrasi melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, dan seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, serta tenaga kesehatan. Integritas birokrasi juga dikuatkan melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam pemaparannya, Gubernur ASR menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, menjadi prioritas. Hingga 2024, dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, pada 2030 sebanyak 95 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap dengan rata-rata peningkatan sepanjang 61 km per tahun.
Di sektor pendidikan, ASR-Hugua meluncurkan program beasiswa lima tahun bagi 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Semua program pembangunan harus tersistematis dan berbasis kajian matang. Anggaran berasal dari rakyat, maka penggunaannya harus akuntabel dan berdampak langsung,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, fokus pembangunan diarahkan pada perluasan jaminan kesehatan, peningkatan layanan dasar, serta penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria, khususnya di wilayah terpencil.
Sementara itu, di sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan target strategis untuk mencapai swasembada pangan melalui pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029.
Sebagai penutup, Gubernur ASR mengajak seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berinovasi dan menggali potensi daerah guna mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara kreatif, tidak monoton, dan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berdua berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan di semua sektor guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah,” pungkas Gubernur ASR dengan penuh semangat. Ys
