PATI, suarakendari.com-Angin panas berembus kencang di Kabupaten Pati. Bukan karena musim kemarau, melainkan karena gejolak politik yang tiba-tiba memuncak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, dalam sebuah Sidang Paripurna mendadak, membuat keputusan yang mengejutkan publik: seluruh fraksi, tanpa terkecuali, sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Tujuannya satu: melengserkan Bupati Pati, Sudewo.
Keputusan ini menjadi sorotan karena diambil secara kompak oleh semua fraksi. Mulai dari Gerindra—partai yang mengusung Sudewo—hingga PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar, semuanya bulat bersuara. Ini adalah pemandangan langka di tengah dinamika politik yang biasanya penuh perbedaan.
Pimpinan DPRD menegaskan, langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Mereka mengklaim telah mencermati “luka” di tengah masyarakat akibat situasi politik yang tak kondusif.
Sidang paripurna ini sendiri digelar dalam suasana yang sangat mendesak. Beberapa jam sebelumnya, demo besar di depan kantor bupati berubah menjadi ricuh. Aksi massa yang semula damai berujung anarkis, dengan pecahnya kaca kantor, robohnya gerbang, hingga dibakarnya mobil polisi.
Situasi yang memanas di jalanan ini seolah menjadi pemicu bagi DPRD untuk bergerak cepat. Mereka menggunakan hak angket sebagai jalan konstitusional untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan bupati.
Mekanisme Hak Angket ini menjadi langkah awal yang serius menuju pemakzulan seorang kepala daerah.
Jika dalam prosesnya Pansus menemukan adanya pelanggaran berat, maka DPRD bisa mengajukan usulan pemberhentian bupati kepada Mahkamah Agung.
Situasi di Pati menunjukkan bahwa ketika aspirasi publik sudah mencapai titik didih, batas-batas politik pun bisa luruh. Koalisi dan oposisi bersatu, bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk merespons kegaduhan yang terjadi.
Kini, nasib Bupati Sudewo berada di ujung tanduk, dan mata publik tertuju pada langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pansus Hak Angket. Sk
