SUARAKENDARI.COM-Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah mendapat sorotan tajam dari publik dan kalangan pengamat. Data terbaru dari Center for Budget Analysis (CBA) mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan: utang PLN melonjak hingga Rp711,2 triliun pada 2024, naik Rp56,2 triliun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp655 triliun. Lonjakan utang ini terjadi di saat sekaligus laba perusahaan justru menurun, dari Rp22 triliun di 2023 menjadi Rp17,7 triliun pada 2024.
Fenomena pembengkakan utang disertai penurunan laba pada PLN menimbulkan tanda tanya besar, mengingat posisi perusahaan sebagai penyedia listrik nasional yang memiliki monopoli.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan keprihatinannya terkait lemahnya efisiensi dan tata kelola internal PLN yang tercermin pada kondisi keuangan tersebut.
“PLN seharusnya menjadi perusahaan yang kokoh dan stabil karena perannya yang vital. Namun, temuan ini menunjukkan ada masalah fundamental yang harus segera diatasi,” ujar Uchok.
CBA menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi serta penataan ulang jajaran direksi PLN, bahkan mengusulkan agar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, diganti demi menyehatkan kinerja perusahaan.
Selama ini, PLN menjadi tulang punggung kelistrikan Indonesia, memenuhi kebutuhan listrik jutaan rumah tangga dan industri. Namun, pertambahan utang yang besar dapat menimbulkan risiko pembiayaan proyek dan keberlanjutan operasional perusahaan, yang nantinya bisa berimbas pada tarif listrik dan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi kritik CBA, baik pihak PLN maupun Kementerian BUMN belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi dan rencana penanganan masalah tersebut.
Ke depan, bagaimana langkah strategis pemerintah dan manajemen PLN akan menentukan arah kelangsungan perusahaan ini dan peran vitalnya dalam pembangunan nasional. Publik tentu berharap ada perubahan positif yang nyata, agar PLN tetap menjadi pilar kekuatan energi nasional yang andal dan berkelanjutan.
