KENDARI, suarakendari.com – Sebuah sinyal kuat kolaborasi dan keseriusan ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tak ketinggalan ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual pada Senin (19/5/2025). Lebih dari sekadar rakor rutin, agenda kali ini terasa istimewa dengan adanya sosialisasi masif Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian ini menghadirkan jajaran menteri dan kepala lembaga penting lainnya. Sebut saja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, turut memberikan pandangan dan arahan strategis. Kehadiran para pucuk pimpinan ini menegaskan betapa krusialnya agenda pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi akar rumput melalui koperasi.
Gubernur Andi Sumangerukka hadir tidak seorang diri. Jajaran lengkap perangkat daerah terkait turut mendampingi, mulai dari Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, hingga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Ini menunjukkan kesiapan dan komitmen Pemprov Sultra untuk menyerap setiap detail informasi dan segera menerapkannya di lapangan.
Dua Fokus Utama, Satu Tujuan:
Kesejahteraan Rakyat Sultra
Agenda utama Rakor ini memang menyasar dua hal penting. Pertama, merumuskan langkah-langkah taktis untuk menekan laju inflasi daerah di tahun 2025. Kedua, mengakselerasi pemahaman dan implementasi Inpres No. 9 Tahun 2025 yang secara khusus menginstruksikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya dengan tegas menekankan sinergitas antar lembaga dan pemerintah daerah. Beliau menyoroti betapa vitalnya peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan koperasi ini. “Bupati dan wali kota sebagai pembina kepala desa dan BPD harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi tersebut. Ini program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” serunya.
Lebih jauh, Menko Perekonomian Zulkifli Hasan membuka mata para kepala daerah akan amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto. Selain Inpres No. 9 Tahun 2025, terdapat pula Keppres No. 9 Tahun 2025 yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bahkan memiliki struktur hingga tingkat kabupaten/kota dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden!
“Presiden ingin desa-desa kita tumbuh dan berkembang, petani dan nelayan kita sejahtera, serta rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai itu semua,” tegas Zulkifli Hasan, menggambarkan visi besar di balik program ini.
Satgas ini memiliki lima tugas utama yang sangat konkret, mulai dari koordinasi kebijakan, memastikan target 80.000 koperasi desa tercapai, pemetaan potensi desa, pendampingan SDM, hingga mengatasi berbagai hambatan di lapangan.
Inflasi Jadi Sorotan, Data Bicara
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti tak luput memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan inflasi. Data minggu ketiga Mei 2025 menunjukkan dinamika harga di berbagai provinsi. Kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi perhatian utama, di samping fluktuasi harga komoditas pokok lainnya seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Kewaspadaan terhadap harga beras dan telur ayam ras yang merupakan kebutuhan harian masyarakat juga ditekankan.
Mendagri melalui Sekjen Kemendagri bahkan menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk aktif memantau harga bahan pokok strategis dan merumuskan langkah-langkah pengendalian inflasi yang efektif.
Komitmen Sultra: Gas Pol untuk Kesejahteraan Rakyat
Partisipasi aktif Gubernur Andi Sumangerukka beserta jajaran dalam Rakor ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tidak hanya mengendalikan inflasi, tetapi juga menyukseskan program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan penuh dari pusat hingga desa, harapan untuk stabilisasi harga dan penguatan ekonomi masyarakat Sultra semakin nyata. Langkah “gercep” Sultra ini patut diacungi jempol dan dinantikan implementasi nyatanya di Bumi Anoa! Sk
