KENDARI, suarakendari.com-Banjir merupakan masalah yang seringkali melanda Kota Kendari, dan pertanyaan tentang kapan kota ini akan bebas dari banjir selalu menghantui warga setempat. Intensitas hujan yang tinggi belakangan ini telah mengakibatkan banjir dadakan yang kerap terjadi, namun usaha pemerintah kota dalam mengatasi masalah ini terkesan minim.
Pemerintah Kota Kendari seperti kehabisan ide dan terlihat tidak mampu mengatasi persoalan banjir yang kerap muncul di kota ini. Apalagi, pemerintah justru terus memberikan izin untuk pembangunan perumahan di kawasan hijau yang seharusnya menjadi kawasan bebas dari pembangunan dan harus lestari sebagai hutan penyangga kota. Hal ini berakibat pada rusaknya fungsi hutan sebagai pengikat air tanah yang berfunsi sebagai penyangga dari bencana banjir dan erosi akibat pembangunan perumahan yang dilakukan oleh para pengembang.
Sejumlah pemerhati lingkungan di Kendari menduga banyak kawasan hutan penyangga Kota Kendari yang telah beralih fungsi menjadi hunian baru masyarakat. Pemerintah kota dianggap seakan membiarkan kondisi ini terus berlangsung tanpa intervensi yang tegas.
Sepetti diketahui, hutan penyangga Kota Kendari terbagi menjadi empat subsektor, termasuk hutan tahura Nipa-Nipa di sisi utara, hutan Nanga-Nanga di sisi selatan, dan hutan produksi terbatas di bagian barat. Namun, banyak area hutan yang telah beralih kepemilikan ke pengembang untuk kepentingan pembangunan perumahan baru. Kondisi ini semakin memperburuk kondisi lingkungan serta hilangnya daerah resapan dan fungsi hutan penyangga di Kota Kendari.
“Pemerintah sepertinya harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah banjir dan mengamankan kawasan hutan penyangga agar tidak terus tergerus oleh pembangunan hunian,”kata Amir, pemerhati lingkungan. Menurut dia, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah:
Konservasi Hutan Penyangga
Pemerintah Kota Kendari harus mengintensifkan upaya konservasi hutan penyangga yang tersisa, termasuk dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Pengawasan terhadap kawasan hutan juga perlu diperketat untuk mencegah deforestasi lebih lanjut.
Penertiban Pembangunan
Melakukan evaluasi terhadap izin-izin pembangunan perumahan yang telah diberikan, dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban pembangunan yang tidak sesuai serta pengembalian lahan yang seharusnya hutan penyangga perlu dilakukan.
Sistem Peringatan Dini Banjir
Membangun sistem peringatan dini banjir yang efektif untuk memberikan informasi kepada warga Kota Kendari ketika terjadi potensi banjir. Hal ini dapat membantu warga untuk mengambil langkah-langkah preventif secara cepat.
Peningkatan Infrastruktur Pengamanan Banjir
Meningkatkan infrastruktur pengamanan banjir seperti saluran air, bendungan, dan sistem drainase yang mampu menampung volume air hujan yang tinggi. Pembangunan infrastruktur pengamanan banjir perlu menjadi prioritas dalam upaya mengatasi banjir di Kota Kendari.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara komprehensif dan terintegrasi, diharapkan Kota Kendari dapat mengatasi masalah banjir yang telah lama menjadi persoalan serius bagi warga dan lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan Kota Kendari yang lebih aman dan lestari dari ancaman banjir dan kerusakan lingkungan. Sk
