Jakarta, suarakendari.com-Desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 telah dilontarkan oleh beberapa anggota parlemen pada rapat paripurna pada Selasa (05/03). Meski begitu, hingga saat ini, usulan tersebut belum diikuti langkah konkret agar bisa digulirkan lebih lanjut.
Dari lima fraksi yang sempat diklaim “berkomitmen” mendukung hak angket, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Nasdem masih menegaskan komitmen tersebut pada Selasa. Sementara itu, PDI-P menyatakan bahwa “hak angket itu perlu, tapi masih dalam kajian”, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) “tidak berminat” menggunakan hak angket.
Belum ada satu pun fraksi yang secara jelas menyatakan kapan mereka akan menyerahkan tanda tangan untuk mengajukan hak angket secara resmi. Situasi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian oleh sejumlah pengamat politik.
Aisah Putri Budiarti, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan level komitmen fraksi-fraksi penggagas hak angket harus dibuktikan ketika pengajuan angket dan interpelasi benar-benar terjadi. Menurutnya, para fraksi harus menunjukkan soliditas dan keseriusan gagasannya.
Sementara itu, Aisah mengkhawatirkan adanya potensi lobi-lobi politik yang mungkin memecah soliditas para partai penggagas hak angket. Hal ini bisa menyulitkan bahkan menghambat terlaksananya hak angket.
“Level komitmennya harus itu dibuktikan nanti, ketika benar-benar pengajuan angket dan interpelasi. Mereka harus menunjukkan bahwa gagasannya itu solid dan mapan,” kata Aisah.
Melihat situasi ini, Aisah berpendapat bahwa masih belum ada jaminan hak angket bisa benar-benar diwujudkan. Bahkan untuk pengajuan hak angket saja belum tentu tercapai. Publik kini menunggu parlemen mendengarkan tuntutan masyarakat untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dan dapat bersikap adil tanpa terpengaruh lobi-lobi politik. SK
