KENDARI, suarakendari.com – Sulawesi Tenggara melangkah maju dalam upaya memperkuat ekonomi inklusifnya melalui sinergi strategis antara literasi keuangan dan edukasi statistik.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka kegiatan bertajuk “Literasi Keuangan dan Edukasi Statistik untuk Ekonomi Inklusif melalui Sinergi dan Kolaborasi Menuju Sensus Ekonomi 2026” di Ruang Pola Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Selasa (22/7/2025).
Acara yang dipadati beragam pemangku kepentingan ini menjadi penanda dimulainya sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digagas oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hadir dalam kesempatan ini antara lain Plt. Kepala BPS Provinsi Sultra, perwakilan OJK Sultra, Bank Indonesia Sultra, pimpinan OPD, instansi vertikal, lembaga perbankan, asosiasi usaha dan UMKM, serta akademisi dan mahasiswa. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan komitmen kolektif dalam membangun pondasi ekonomi yang lebih kuat di Bumi Anoa.
Sensus Ekonomi 2026: Peta Jalan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Plt. Kepala BPS Provinsi Sultra, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum biasa, melainkan langkah awal yang krusial dalam menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh elemen—pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat—untuk memahami pentingnya data statistik dalam proses pengambilan keputusan,” terang Andi.
Ia menambahkan bahwa data ini vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.
Andi menekankan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS, melengkapi Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian. Oleh karena itu, dukungan penuh dari semua pihak, terutama pelaku UMKM, sangat dibutuhkan agar sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas. “Dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan dan edukasi statistik, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis informasi,”terangnya.
Literasi Keuangan: Lebih dari Sekadar Uang Fisik
Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya menegaskan bahwa literasi keuangan dan edukasi statistik adalah pilar penting dalam memperkuat ekonomi inklusif di daerah.
Ia menyebut bahwa meskipun tema yang diusung terdengar sederhana, kegiatan ini memiliki makna strategis bagi pembangunan peradaban bangsa.
“Seringkali kegiatan semacam ini dianggap sekadar forum pembelajaran biasa. Namun, bagi saya, ini adalah cerminan komitmen negara dalam membangun peradaban melalui pemahaman yang utuh tentang keuangan dan statistik,” ujar Wagub.
Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa literasi keuangan bukan hanya tentang uang dalam bentuk fisik. Ia mencakup pemahaman mendalam tentang sistem, institusi, dan mekanisme yang mengelola arus keuangan, serta bagaimana hal ini membuka peluang dan membantu menghadapi tantangan ekonomi.
“Kita semua berkejaran mencari uang, tapi seringkali tidak memahami bagaimana uang itu bekerja. Uang bukan hanya tentang berapa yang kita pegang, tapi bagaimana sistemnya bekerja, bagaimana cara mengaksesnya, serta bagaimana institusi-institusi keuangan mendukung sirkulasi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Pemahaman akan sistem keuangan sangat vital bagi semua kalangan, mulai dari petani, nelayan, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pengusaha. Wagub mencontohkan bagaimana petani yang menjual hasil panennya, nelayan dengan tangkapannya, atau ASN yang gajinya habis sebelum akhir bulan, semuanya membutuhkan literasi keuangan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak.
Lembaga seperti OJK, sebagai pengawas dan pengatur sistem keuangan, memegang peran penting dalam memfasilitasi akses terhadap modal usaha.
Statistik: Peta Jalan Menuju Pengusaha Besar
Tak hanya literasi keuangan, Wagub juga menyoroti peran krusial data statistik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Ia memberikan analogi perusahaan ritel besar yang menggunakan data statistik untuk menentukan lokasi usaha berdasarkan jumlah penduduk, daya beli, dan potensi keuntungan.
“Statistik bukan hanya angka, tapi peta jalan bagi pengusaha. Tanpa data, pengusaha tidak akan tahu di mana peluangnya. Statistik dan literasi keuangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin bergerak dari UMKM menjadi pengusaha besar,” tegasnya.
Mengutip data Sensus Ekonomi 2016, Wagub mengungkapkan bahwa hanya sekitar 1% pelaku usaha di Indonesia yang masuk kategori pengusaha besar, sementara 99% lainnya adalah usaha mikro dan kecil.
Dengan status Indonesia sebagai negara middle income, Wagub berharap pelaku usaha di daerah juga mampu naik kelas menjadi pelaku usaha menengah dan besar.
“Kalau kita ingin UMKM kita naik kelas, maka kita harus manfaatkan data statistik dan jasa keuangan sebaik-baiknya. Tanpa keduanya, mustahil kita bisa meningkatkan skala usaha dan daya saing,” pungkasnya.
Dengan pemahaman literasi keuangan yang komprehensif, Wagub optimis masyarakat dapat lebih bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan, mengakses sumber pendanaan yang tepat, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari OJK Sultra mengenai literasi keuangan dan sosialisasi awal Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS Sultra, menjadi wujud nyata sinergi antar lembaga dalam membangun ekonomi inklusif. Ys
