Andoolo, suarakendari.com – Lima Puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Penetapan itu usai dilakukannya pertemuan penyerahan dokumen hasil evaluasi kinerja BLUD RSD Konawe Selatan dan Perusahaan Daerah (Perusda) Konawe Selatan oleh Kepala BPKP Perwakilan Sultra Kepada Bupati Konawe Selatan dan Penilaian dokumen administratif PPK-BLUD Puskesmas tahun 2022, Sabtu (15/10).
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Konawe Selatan, dr Boni L Pramana M.Kes.
“Saat ini kita melakukan penyerahan dokumen hasil evaluasi kinerja tahun ini dengan mencanangkan lima puskesmas untuk di terapkan PPK BLUD,” ujar dr Boni.
Dia mengatakan pembentukan Puskesmas PPK BLUD juga didampingi oleh BPKP Sulawesi Tenggara.
“Tentunya penetapan PPK BLUD berdasarkan keputusan kepala daerah. Seiring dengan itu pembentukan ini untuk memberikan pelayanan publik dibidang kesehatan sesuai RPJMD pemerintah daerah,” jelasnya.
Lanjutnya, itu pula sejalan dalam permendagri 79 tahun 2018 dengan PPK BLUD Puskesmas dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada publik.
Kelima Puskesmas yang telah direkomendasikan sebagai Puskesmas PPK BLUD berdasarkan tim penilai pemerintah daerah didampingi BPKP Sulawesi Tenggara yakni UPTD Puskesmas Konda dengan hasil penilaian 97,6, UPTD Puskesmas Motaha dengan penilaian 97,3, Puskesmas Punggaluku dengan nilai 97,76, Puskesmas Tinanggea dengan penilaian 97,76 dan Puskesmas Ranomeeto dengan penilaian 97,9.
Dr Boni menambahkan kelima Puskesmas tersebut telah memenuhi tiga persyaratan PPK BLUD yakni subtantif, tekhnis, dan administrasi.
“Kami berharap, dengan penerapan PPK BLUD di Konawe Selatan seluruh Puskesmas bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” harapnya.
Penilaian penetaapn Puskesmas PPK BLUD dilakukan oleh Pj Sekda Konawe Selatan, Hj ST Chadidjah S.Sos M.Si, Bapepda Konawe Selatan, Bapenda Konawe Selatan, Inspektorat Daerah, Dinas Kesehatan, BKAD Konawe Selatan dan didampingi Kepala BPKP Sulawesi Tenggara, Wahyu Hartono. Sk
