Bangun NegeriHeadline

Gubernur Sultra Diminta Percepat Penyusunan RTRW Demi Dukung Satu Data Indonesia

×

Gubernur Sultra Diminta Percepat Penyusunan RTRW Demi Dukung Satu Data Indonesia

Sebarkan artikel ini
FB IMG 1744681900409

BAUBAU, suarakendari.com — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka mendapat arahan langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk untuk mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) se-Provinsi Sultra. Permintaan ini disampaikan saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin (14/4).

Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam mendukung implementasi program strategis nasional Gerakan Satu Data Indonesia.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” kata Wamendagri Ribka Haluk dalam arahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri menegaskan pentingnya peran Gubernur Andi Sumangerukka untuk mengoordinasikan percepatan penyusunan RTRW, khususnya melalui sinergi lintas sektor antara Bappeda Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian/lembaga terkait.

Ribka menambahkan, penyusunan RTRW secara komprehensif akan menjadi fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan di Sultra, termasuk pengembangan sektor wisata dan penataan ruang yang merata antarwilayah.

“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegasnya.

Kemendagri, kata Ribka, juga telah berkomitmen menyelesaikan RTRW secara nasional pada tahun ini, sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga didorong untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan kebijakan pro-investasi. Peningkatan PAD dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Selain membahas RTRW dan PAD, Wamendagri mengingatkan agar seluruh penyusunan kebijakan daerah, termasuk RKPD, tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional yang kini dikemas dalam Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, Bupati/Walikota se-Sultra, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, serta jajaran Forkopimda se-Provinsi Sultra dan pejabat terkait.

Dengan komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Provinsi Sulawesi Tenggara semakin siap menjawab tantangan pembangunan dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.*(IKP)*

Sumber Foto : Puspen Kemendagri