JAKARTA, suarakendari.com-
Pertumbuhan ekonomi daerah kini menjadi fokus utama dan barometer kinerja kepala daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan tegas menyampaikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan kepemimpinan di suatu wilayah.
“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi. Rakor ini merupakan agenda rutin mingguan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual melalui Zoom Meeting.
Pernyataan Mendagrì ini tentu saja bukan tanpa alasan. Pertumbuhan ekonomi yang positif secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, kenaikan 1 persen saja, jika diiringi pemerataan, dapat membawa dampak signifikan.
Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi stagnan atau bahkan minus, dampaknya akan terasa pada memburuknya kondisi sosial, peningkatan kemiskinan, hingga masalah stunting. Mendagri menekankan, “Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem kalau ekonomi tidak tumbuh.”
Target Ambisius dan Strategi Baru
Indonesia menorehkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius: mencapai 8 persen pada tahun 2029. Target ini menuntut kerja sama dan dukungan aktif dari seluruh kepala daerah.
Menyikapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait tengah merumuskan strategi baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini mengadopsi keberhasilan kolaborasi dalam pengendalian inflasi. “Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta daerah-daerah juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” ungkap Mendagri.
Inflasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, dalam kesempatan yang sama, menggarisbawahi pentingnya pengendalian inflasi sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada harga di pasar, tetapi juga mengikis daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk angka kemiskinan. “Menjaga inflasi adalah pilar penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. Juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” tegas Rachmat.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga inflasi tetap rendah, menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.
Dinamika Harga di Daerah
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025 yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menunjukkan bahwa 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya, sementara 5 provinsi lainnya mengalami kenaikan. Cabai rawit dan cabai merah menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di beberapa wilayah.
Di luar Pulau Sumatera dan Jawa, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang mengalami kenaikan IPH, khususnya di Kabupaten Kolaka Timur dengan perubahan IPH sebesar 1,83 persen. Komoditas yang berkontribusi pada kenaikan ini antara lain beras, cabai merah, dan cabai rawit.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, menegaskan pentingnya laporan rutin kepada pimpinan mengenai perkembangan inflasi di daerah. Laporan mingguan ini menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pengendalian harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Iduladha, guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh penjuru Indonesia. Ys
