KOLAKA UTARA, suarakendari.com – Di momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Kolaka Utara (Kolut), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kolaka Utara (Kolut), Irham SKM MKes, mengungkapkan berbagai capaian penting dalam pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-21 Kolut.
Irham mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolut atas perhatian yang terus diberikan, terutama dalam sektor kesehatan.
Menurutnya, pada tahun 2024, Pemkab Kolut telah menganggarkan sekitar 8 miliar rupiah untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai melalui APBD dan APBN, serta didukung anggaran dari Provinsi.
Hal itu membantu Kabupaten Kolut mencapai tingkat cakupan UHC (Universal Health Coverage) hingga 98%.
Irham juga menambahkab pada perencanaan 2025, jumlah anggaran untuk sektor kesehatan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar Rp9 miliar rupiah.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemda dan DPRD atas dukungan ini,” ucap Irham.
Lebih lanjut, Irham menjelaskan perkembangan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Kolut, khususnya terkait pembangunan puskesmas. Dalam dua tahun terakhir, 13 dari 16 puskesmas yang ada, telah selesai dibangun, dan pada tahun 2025, tiga puskesmas lainnya akan segera dibangun.
Pembangunan Puskesmas itu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan yang menetapkan standar prototipe puskesmas, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN.
“Untuk pembangunan puskesmas, kami sangat bersyukur karena sebagian besar telah terealisasi. Kami berharap dapat menerima tambahan anggaran untuk mempercepat proses pembangunan,” tambahnya.
Selain itu, Dinkes Kolut juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menambah tenaga medis, termasuk dokter ahli yang sedang disekolahkan untuk memperkuat layanan kesehatan di masa depan.
Di sisi lain, Dinkes Kolut juga melaporkan capaian kepesertaan JKN-KIS per 1 Desember 2024. Meskipun awalnya tercatat capaian sebesar 101,86%, setelah validasi data, angka tersebut disesuaikan menjadi 99,89%. Kepesertaan JKN-KIS yang ditanggung pemerintah terbagi menjadi dua kategori: PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Dinas Sosial, dan PBPU serta BP Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja) yang ditanggung oleh Pemda melalui Dinkes. Untuk tahun 2024, anggaran untuk PBPU dan BP Pemda mencapai Rp 8.156.409.000 dengan total peserta sebanyak 18.259 jiwa.
“Pada tahun 2025, Pemda Kolut merencanakan anggaran sekitar Rp9 miliar rupiah untuk memastikan keberlanjutan capaian UHC yang telah diraih pada tahun 2024. Peserta yang ditanggung adalah masyarakat Kolaka Utara yang bersedia menerima perawatan di kelas 3,” ungkapnya.
Dengan berbagai langkah pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran di sektor kesehatan, Dinkes Kolut berharap masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. Ys
