KENDARI, suarakendari.com- Seratus hari pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dan Hugua mendapatkan penilaian cukup baik dari publik. Namun, mayoritas masyarakat masih belum mengetahui secara detail 39 program prioritas yang dijanjikan, menurut hasil survei independen yang dirilis Jurnal Survei Independen (JSI) Sultra, Sabtu sore di Kendari.
Survei yang dilakukan pada Mei 2025 ini menunjukkan skor kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari Pemprov Sultra berada pada angka 77,45 dari skala 100, masuk kategori “cukup baik” menurut standar Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017. Namun, nilai tersebut ditekan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap isi program—hanya 8% responden yang menyatakan sangat mengetahui seluruh program, sementara lebih dari 73% mengaku tidak tahu atau kurang tahu.
“Kinerja 100 hari ini tidak buruk, tapi komunikasi pemerintah belum menyentuh publik secara merata,” kata Dr. Sumadi Dila, Direktur JSI Sultra, dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa survei dilakukan secara independen, tanpa dukungan dana politik ataupun sponsor ekonomi.
Survei melibatkan 1.200 responden dari 17 kabupaten/kota, mewakili 222 kecamatan, menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error ±2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Tim survei terdiri dari akademisi, pakar, relawan, serta mahasiswa terlatih.
Dari sembilan variabel yang diukur, transparansi dan partisipasi warga memperoleh nilai tertinggi, masing-masing 78,14. Artinya, masyarakat mulai melihat adanya upaya terbuka dari pemerintah dalam menjalankan program. Namun, keterbukaan ini tidak diiringi dengan distribusi informasi yang memadai.
Mayoritas responden (71,92%) mengaku memperoleh informasi program bukan dari saluran resmi pemerintah, melainkan dari media sosial masyarakat dan kabar tidak langsung. Ini menimbulkan bias persepsi dan berisiko menyebarkan informasi keliru.
Responden didominasi kelompok usia 17–25 tahun (62%) dengan tingkat pendidikan mayoritas Sarjana atau Diploma (65,5%). Kelompok ini aktif di media sosial dan menjadi penyalur kritik konstruktif, bukan hanya dalam bentuk unggahan di internet, tapi juga lewat partisipasi survei dan diskusi kelompok terarah (FGD).
Mayoritas responden (71,5%) menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program 100 hari, khususnya dari sisi sosialisasi, kejelasan pelaksanaan, dan akurasi sasaran. Ini menunjukkan adanya harapan besar agar pemerintah tidak hanya cepat bekerja, tetapi juga akurat dalam menyampaikan kerja mereka ke publik.
JSI Sultra menekankan bahwa nilai 77,45 adalah angka progresif yang menandakan adanya komitmen awal pemerintah dan optimisme masyarakat. Namun agar ini tidak berhenti sebagai angka statistik, JSI merekomendasikan enam langkah strategis yang perlu segera dilaksanakan oleh Pemprov Sultra:
1. Menyusun blueprint program yang rinci, mudah dipahami, dan terdistribusi secara merata.
2. Membuka informasi program secara transparan dan detail, khususnya bagi masyarakat penerima manfaat.
3. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi tim pelaksana, berbasis data objektif dari lapangan.
4. Melakukan sosialisasi secara massif, memanfaatkan media resmi pemerintah yang terhubung ke media sosial.
5. Membuka saluran komunikasi publik yang inklusif dan responsif, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
6. Melakukan evaluasi program secara berkala, dengan indikator dan target yang terukur, minimal setiap enam bulan.
100 hari pertama pemerintahan Andi-Hugua bukanlah kegagalan, tetapi sinyal peringatan. Tanpa sosialisasi efektif dan komunikasi publik yang kuat, program terbaik pun berisiko tak dikenal dan tak dirasakan manfaatnya. Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh sebelum masa jabatan mencapai setengahnya. Sk
