KOLAKA UTARA, suarakendari.com– Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daeraah (Bappeda) menggelar kegiatan Rembuk Stunting 2024 sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Bumi Patowanua.
Acara ini dilaksanakan di salah satu hotel di Lasusua, dan dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kolut Yusmin, hadir pula Forum Koordinasj Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolut.
Pj Bupati Kolut Yusmin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada satu pihak. Penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari OPD, Forkopimda, hingga pemerintah desa, harus berkomitmen penuh untuk bekerja bersama dalam menurunkan angka stunting,” kata Yusmin.
Yusmin juga menambahkan stunting menjadi tantangan serius bagi Kolaka Utara. Berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Kolaka Utara mencapai 31,8%, naik 7% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 24,8%.
Meski demikian, Pj Bupati Kolut menyampaikan optimisme terkait penurunan angka stunting berdasarkan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Pada bulan Juli 2024, angka stunting turun menjadi 3,81%, dibandingkan dengan 5,56% di tahun 2023.
“Pemerintah daerah terus mendorong program percepatan penurunan stunting. Kami bergerak bersama, memastikan bahwa program penurunan stunting mendapat dukungan penuh dari Forkopimda. Dukungan ini penting untuk memastikan konvergensi program dari tingkat kabupaten hingga desa,” ujarnya.
Pada bulan Juni 2024, seluruh balita di Kabupaten Kolaka Utara, yang berjumlah 10.041 anak, telah mengikuti kegiatan Posyandu di wilayah masing-masing. Dari hasil tersebut, sebanyak 357 balita teridentifikasi mengalami stunting.
Sekretaris Daerah Kolut Taupik S, menambahkan berbagai kegiatan strategis akan dilakukan untuk mendukung penurunan stunting. Di antaranya adalah pelaksanaan Bulan Pembangunan Balita pada Februari dan Juli, penguatan peran camat dalam mendukung intervensi stunting, serta pemanfaatan dana desa untuk intervensi gizi bagi balita.
”Untuk percepatan penurunan stunting, kita fokus pada program-program yang tepat sasaran. OPD terkait harus melaksanakan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan hanya membuat program tanpa ada hasil nyata di lapangan. Setiap program harus diukur output dan dampaknya,” tegas Taupik. Ys
