Kendari, suarakendari.com- Era pemerintahan Jokowi menorehkan sejarah sebagai pemerintahan yang paling lama mengalami kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Pemerintah Jokowi seolah tak berdaya mempertahankan keseimbangan rantai pasar minyak goreng negera ini.
Pun, kebijakan menaikkan harga minyak goreng dari 14.000 menjadi 24 ribu rupiah juga tak serta merta menormalkan stok minyak goreng di pasaran. Akibatnya, rakyat khususnya ibu-ibu terus menerus menerima dampak ketidakstabilan harga dan distribusi kebutuhan pokok satu ini.
Seperti diketahui, sejak November 2021 lalu, kaum ibu seolah dibuat tak berdaya dengan menghilangnya salah satu penopang kebutuhan dapur mereka di pasaran.
Jutaan ibu ibu se nusantara harus rela antri di tengah terik matahari hanya untuk mendapatkan dua liter minyak goreng. “Seumur umur saya baru mengantri minyak goreng selama ini,”kata Ita, ibu rumah tangga.
Sistem kapitalisme yang diduga menguasai rantai ekonomi Indonesia diyakini banyak pengamat bukannya menciptakan kemakmuran justru penderitaan.
Kesenjangan antara si kaya dan miskin teramat dahsyat. Di Tanah Air, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional.
Sungguh Ironis, sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektar atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektar (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektar telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami.
Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektar. Anehnya, hari ini rakyat mengantri untuk membeli minyak goreng sawit karena langka di pasaran.
Sistem demokrasi yang dipuji-puji membawa kedaulatan rakyat justru menciptakan oligarki; kekuasaan yang dicengkram segelintir orang. Hal ini tidak lepas dari peran kaum kapitalis pemilik uang yang berada di belakang pemilihan.
Menkopolhukam Mahfud MD pernah melontarkan pernyataan, bahwa, 92 persen Pilkada dikuasai cukong. Menurutnya, kondisi ini melahirkan kebijakan korup dan korupsi kebijakan. Banyak kebijakan yang hanya menguntungkan pengusaha, sementara rakyat tidak mendapat apa-apa.
Semua tentu tau, Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik di darat, laut dan udara, namun semua ini sama sekali tidak berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Sebut saja Minyak Goreng yg seyogyanya sudah menjadi Kebutuhan primer /pokok namun sangat mahal bahkan sukar didapatkan.
Kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi sejak bulan November 2021, dimana harga minyak goreng kemasan bermerek dibanderol Rp24.000 per liter hingga lebih.
Problem ini cukup menambah penderitaan rakyat, ditambah dengan pemerintah terkesan ada kelonggaran kepada para pengusaha untuk mengekspor minyaknya, sehingga ketersedian minyak dalam negeri sangatlah kurang.
Apakah penyebab kelangkaan tersebut dan apa seharusnya peran negara dalam menstabilkan ketersediaan minyak untuk dikomsumsi oleh rakyat ?
