JAKARTA, suarakendari.com– Pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/03) memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai kota. Mahasiswa dan kelompok prodemokrasi turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap revisi UU yang dinilai kontroversial ini.
Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas memadati jalanan sekitar gedung DPR RI. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Revisi UU TNI” dan meneriakkan tuntutan agar pemerintah membatalkan UU tersebut. Orasi-orasi yang disampaikan para mahasiswa menyoroti potensi kembalinya dwifungsi ABRI dan pembatasan ruang sipil.
Aksi serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa dari berbagai kampus di kota tersebut menggelar long march menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka membawa bendera dan poster yang berisi kritik terhadap revisi UU TNI.
Tidak hanya di Jakarta dan Makassar, aksi penolakan revisi UU TNI juga direncanakan berlangsung di Solo, Bandung, dan Yogyakarta. Mahasiswa di kota-kota tersebut menyerukan aksi solidaritas untuk menolak apa yang mereka anggap sebagai kemunduran demokrasi.
Pengesahan Revisi UU TNI memang menuai polemik di masyarakat. Kritik utama yang dilontarkan adalah potensi kembalinya dwifungsi ABRI, yang memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan dan sosial-politik. Selain itu, revisi UU ini juga dikhawatirkan dapat mempersempit ruang gerak masyarakat sipil dan mengancam kebebasan berekspresi.
Gelombang aksi mahasiswa ini menjadi penanda bahwa penolakan terhadap Revisi UU TNI tidak hanya datang dari kalangan elite, tetapi juga dari masyarakat luas. Aksi-aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tuntutan mahasiswa dipenuhi.
SK
