Mahar politik, sebuah tren yang semakin marak di dalam politik Indonesia saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan partai politik sangat strategis dalam menentukan nasib seorang figur calon di dalam pilkada 2024. Posisi partai politik yang sangat kuat dalam menentukan siapa yang akan maju sebagai calon akhirnya membuat partai politik mematok nilai mahar yang tak main-main bagi para figur yang berminat maju di pilkada. Ironisnya, dugaan nilai mahar pun merebak tanpa ada upaya penindakan lebih jauh, sejumlah sumber menyebut nilai mahar dipatok pun sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Namun ‘bak kentut’ mahar tercium tapi tak terlihat alias sulit bisa dibuktikan .
Tren ini juga memunculkan praktik-praktik yang tidak sehat di dalam dunia politik. Latar belakang dan rekam jejak seorang calon sering kali tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lulusan-tidaknya seorang calon oleh partai politik. Hanya berapa besar mahar yang disiapkan oleh calon figur itu yang menjadi penilaian utama bagi partai politik untuk menentukan siapa yang akan didorong dan dipromosikan sebagai figur calon.
Pada perhelatan Pilkada 2024 nanti, partai-partai politik di daerah hanya akan memberikan rekomendasi untuk satu figur yang akan didorong maju, tetapi tentunya pimpinan partai di pusat-lah yang menentukan keputusan akhir. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa setiap partai besar menentukan besaran mahar tinggi, yang dipatok pun sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah.
Mahar politik yang semakin tinggi inilah yang mengakibatkan para figur terpaksa harus berpikir dua kali bahkan tiga kali untuk maju di pilkada. Mahar politik yang membuat figur calon harus merogoh kocek sangat dalam tersebut, selain untuk partai politik, harus juga dialokasikan untuk biaya operasional tim sukses serta serangan fajar jelang pemilihan. Praktik mahar politik dan serangan fajar ini sangat mengganggu tatanan demokrasi di Indonesia saat ini.
Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia tentunya sangat menghormati prinsip demokrasi itu sendiri, yakni pengambilan keputusan yang berdasarkan pada aspirasi rakyat. Pilihan rakyat harus didasarkan pada penilaian terhadap rekam jejak dan program-program dari masing-masing calon, sehingga dapat terpilih figur terbaik dan terpilih sebagai pemimpin daerah.
Namun, praktik mahar politik dan serangan fajar jelang pemilihan, sangat merusak tatanan demokrasi tersebut. Demokrasi yang harusnya menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan, menjadi rusak sebab siapapun bisa berpartisipasi dalam politik dengan mahar politik yang tinggi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi rakyat yang akhirnya terpaksa memilih figur yang dipilih oleh partai politik, meski pun calon tersebut tidak memiliki rekam jejak memadai.
Ya tak ada pilihan lain, warga Negara semua harus bersama-sama memerangi praktik mahar politik, agar negara kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran aturan yang mengakibatkan tata nilai demokrasi yang berlaku menjadi terkikis. Dalam menghadapi Pilkada 2024 nanti, kita semua harus memilih secara bijak dan cerdas, dengan melihat rekam jejak dan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon, bukan sekedar mengikuti arahan partai politik yang menerima mahar tinggi.
Demokrasi Indonesia bisa tetap kokoh dan solid, apabila kepentingan rakyat menjadi prioritas utama, bukan mahar politik yang dijadikan sebagai tolak ukur atas lulusan-tidaknya seorang calon jumlah mahar yang disiapkan. Marilah kita bersama-sama bersikap tegas dalam menghadapi praktik ini dan memperkuat demokrasi Indonesia menjadi semakin baik dan layak untuk diapresiasi.
Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi praktik mahar politik dalam pilkada Indonesia:
Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap praktik mahar politik serta segala praktik korupsi dan politik uang dalam pemilihan umum.
Peran serta media massa dalam menyajikan informasi yang akurat tentang para figur calon, baik dalam hal rekam jejak maupun program kerja, sehingga masyarakat dapat memilih dengan lebih cerdas dan rasional.
Partai politik harus mengevaluasi kembali nilai yang mereka patok sebagai mahar bagi para figur calon, agar tidak terlalu tinggi dan memberatkan para calon, serta dapat memastikan bahwa latar belakang dan rekam jejak calon juga menjadi faktor penilaian utama.
Masyarakat dapat menuntut partai-politik untuk memilih calon-calon yang memiliki rekam jejak yang jelas dan memadai, serta memiliki tujuan yang jelas untuk memajukan daerahnya.
Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok pengawasan dan monitoring pemilihan umum, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pengawasan jalannya pilkada, dan menjaga agar tidak terjadi kecurangan maupun praktik korupsi dalam pelaksanaan pilkada.
Kita harus bersama-sama untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap kokoh dan baik di masa yang akan datang. Praktik mahar politik dan politik uang sekecil apapun harus segera dihentikan, agar para calon dapat berkompetisi secara sehat, dan rakyat dapat memilih figur yang terbaik untuk memimpin daerah mereka. SK
