Akhir tahun ini, ada 109 desa di Bombana bakal mencari pemimpinnya yang baru. Hajatan demokrasi enam tahunan itu bertajuk Pilkades. Konstalasinya seringkali lebih seru dari Pemilu bahkan Pilkada. Pertarungannya serasa terpampang di beranda rumah sendiri, karena para kandidat biasanya tersambung temali kekerabatan.
Ada kakak vs adik, ipar vs paman. Jadi harus benar-benar kita siapkan perangkat regulasinya biar koridornya jelas,” Hasdin Rata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyampaikan itu saat saya bersama Ketua KPU Bombana menyambangi kantornya, Selasa (15/6) pagi lalu. Hasdin berharap KPU bisa membantu DPMD merumuskan regulasi soal pemilihan di desa.
Sebulan lalu, DPMD sempat menyurat bahkan mengutus stafnya ke KPU Bombana. Mereka ingin dibantu soal data daftar pemilih, agar menjadi rujukan mereka untuk Pilkades. Sayangnya, DPT itu sensitif karena terkait identitas orang, kami tak bisa langsung menjawab permintaan tersebut, dan harus disampaikan ke “atas”. Petunjuk KPU RI turun, kami dibolehkan memberi DPT Pemilu 2019.
Itulah sejatinya agenda kami berkunjung ke DPMD, pagi itu. KPU siap berkolaborasi dengan lembaga pimpinan Hasdin Rata ini untuk urusan menyukseskan pesta demokrasi elektoral di desa. “Kan, kalau Pilkades sukses, bisa jadi tolak ukur bahwa kesadaran berdemokrasi masyarakat kita sudah membaik. Salah satu harapan KPU kan seperti itu,” kata Aminnudin, Ketua KPU Bombana.
Kadis DPMD senang sekali saat kami menyampaikan itu. Ia bahkan berharap, tak hanya soal data pemilih, KPU bisa membantu institusinya dalam hal penyusunan regulasi. “Kami sudah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang secara teknis mengatur Pilkades. Bolehlah kita bahas bersama, kami minta masukan KPU,” tutur mantan Kabag Humas Pemda Bombana itu.
Sembari bercanda, Hasdin bahkan berharap agar Pilkades bisa sekalian diurus oleh KPU. Katanya, terasa lebih rumit ini mengurus pemilihan di desa karena beberapa pakem ada yang berbeda dengan hukum pemilihan yang dianut KPU. Rujukan Pilkades ini ada di Permendagri Nomor 65 tahun 2017.
“Apalagi ini di masa pandemi, kita maunya ada penjadwalan kehadiran pemilih di TPS agar tidak berkumpul. Makanya muncul ide, agar surat suara dibedakan warnanya sesuai jam kehadiran. Tapi ini juga masih kuat tarik menariknya saat dibahas di DPRD. Belum final, karena jangan sampai tidak efektif juga,” papar sang Kadis.
Jika di Pilkada atau Pemilu, kecil sekali kemungkinan ada suara seri-pun bila seri tinggal dicek sebaran TPS dan desa-maka di Pilkades itu peluangnya besar. Nah, menentukan pemenangnya mesti diatur pula. “Salah satu siasatnya, ya dilihat sebaran suara berbasis lingkungan atau dusun. Tapi cara identifikasinya seperti apa. Makanya muncul ide, surat suara ada kode dusunnya,” bebernya lagi.
Sebagai penyelenggara Pemilu, saya bahkan menerima asupan ilmu pemilihan yang lebih teknis justru dari konsep Pilkades ini. Tak keliru memang jika Hasdin Rata ini didapuk jadi Kepala DPMD. Ia terlihat menguasai banyak hal soal dinamika di desa, termasuk jurus agar para Kades itu tetap bisa patuh aturan. “Jangan salah Pak Abdi, itu kepala desa banyak juga yang terlalu mandiri,” katanya, lalu terkekeh. Saya paham maksudnya.
Pilkades ini bagi Hasdin bikin ia sulit punya waktu santai. Selalu saja ada orang yang datang menemuinya dengan beragam agenda. Bertanya soal ASN yang hendak maju, bahkan ada yang minta padanya agar nama-nama tertentu tidak diberi izin maju. “Jangan heran kalau rambutku ini tambah putih,” katanya. Tentu saja itu bergurau.
Banyak hal yang kami bahas pagi itu. DPMD dan KPU akhirnya bersepakat untuk berkolaborasi demi demokrasi yang baik di Bombana. KPU bakal diundang khusus untuk memberi masukan terkait regulasi teknis Pilkades. Hasdin bilang, bila regulasi dan anggarannya cepat siap, maka kontestasi di tingkat desa itu bisa digelar akhir tahun ini.
“Bisa juga kami saja yang ke KPU pak, kita bahas disana,” usul Hasdin.
“Lebih bagus kayaknya di DPMD Pak Kadis. Cepat keluar kopi disini sa liat. Sekalian pak, biar ada suasana baru,” sergah saya.
Pa Kadis tersenyum. “Mana-mana saja bagusnya Pa Abdi,” tukasnya.
Oh ya, saat ke DPMD, sejatinya saya sudah merasakan tubuh saya tidak sehat sejak pagi. Dada kiri sakit. Tapi karena tugas, saya berkeras. Saat balik ke kantor, saya akhirnya tumbang hingga kemudian sempat merepotkan perawat di UGD RS Bombana selama lebih tiga jam.
——
#AMR, Anggota KPU Bombana.
