SUARAKENDARI.COM-Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), Polri tercatat telah mengalokasikan anggaran fantastis, sekitar Rp3,8 triliun sejak tahun 2019 hingga 2025, hanya untuk keperluan penanganan demonstrasi. Angka yang mencengangkan ini sontak menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama ICW yang secara lantang mempertanyakan efektivitas dan urgensi penggunaan dana publik sebesar ini.
Laporan ICW mengungkap rincian anggaran yang cukup mengkhawatirkan. Dana triliunan rupiah tersebut mayoritas digunakan untuk pembelian 32 paket alat pengamanan massa senilai Rp1,53 triliun. Selain itu, Polri juga menggelontorkan Rp762,33 miliar untuk 10 paket kendaraan, Rp702,62 miliar untuk 22 paket tongkat, dan Rp229,43 miliar untuk 3 paket tameng.
ICW tidak tinggal diam melihat alokasi anggaran yang begitu besar ini. Mereka menyoroti adanya korelasi negatif antara besarnya anggaran penanganan demonstrasi dengan meningkatnya jumlah korban kekerasan dalam berbagai aksi unjuk rasa belakangan ini.
Ironisnya, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan justru terkesan menjadi “bahan bakar” pendekatan represif aparat.”Penggunaan anggaran sebesar ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Apakah pendekatan represif dengan menggelontorkan dana triliunan untuk alat-alat pengamanan massa benar-benar efektif dan berbanding lurus dengan keamanan dan ketertiban? Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, kekerasan terhadap warga sipil dalam demonstrasi semakin meningkat,” ujar perwakilan ICW dalam laporan tersebut.
Lebih lanjut, ICW menilai bahwa pembelian alat-alat pengamanan dengan nilai fantastis ini justru mencerminkan pendekatan represif yang kontraproduktif dan merugikan warga sipil. Alih-alih mengedepankan dialog dan pendekatan humanis, anggaran besar ini seolah memprioritaskan konfrontasi dan penggunaan kekuatan.
Menyikapi situasi yang dianggap mengkhawatirkan ini, ICW mengeluarkan empat poin desakan tegas kepada Polri:
* Mendesak Polri untuk menghentikan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam penanganan aksi massa.
* Mendesak Polri untuk menghentikan pembelanjaan alat-alat pengamanan massa yang tidak proporsional.
* Mendorong Polri untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam menghadapi aksi unjuk rasa.
* Menyerukan adanya audit dan transparansi yang akuntabel terhadap penggunaan anggaran penanganan demonstrasi.
Desakan ICW ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dan pemerintah. Publik berhak mengetahui bagaimana uang pajak mereka digunakan, terutama ketika alokasi anggaran yang begitu besar justru berpotensi menimbulkan kerugian dan kekerasan terhadap warga sipil yang menyampaikan aspirasinya.
Evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan penanganan demonstrasi dan penggunaan anggaran yang transparan serta akuntabel menjadi kunci untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yangHumanis dan berkeadilan. Sk
