JAKARTA, suarakendari.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan dalam menghadapi masalah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan menghambat investasi di Indonesia. Langkah tegas ini diambil setelah banyak investor melaporkan gangguan yang mereka alami akibat ulah ormas-ormas tersebut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa Presiden telah memerintahkan TNI-Polri untuk turun langsung ke lapangan dan menindak tegas ormas-ormas yang terbukti melakukan pungli dan aksi premanisme.
“Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu,” kata Luhut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/25).
Pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan yang menghambat investasi. “Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” tegas Luhut.
Pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia usaha di Indonesia dengan menindak ormas-ormas yang meresahkan.
Luhut juga menambahkan, “Kami akan kaji ulang dan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin serta DPR agar mana ormas yang bermanfaat dan yang meresahkan bagi iklim investasi di negara kita.”
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga menghambat investasi. “Kami akan lihat satu-satu lagi, banyak yang kami inventarisir,” ujar Airlangga.
Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mendukung investasi yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan usaha lokal.
SK
