KENDARI, suarakendari.com – Forum organisasi profesi dan media di Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah. Ia diduga secara sepihak dan tanpa izin mencatut nama serta simbol organisasi profesi dan media dalam pengajuan proposal buka puasa bersama Gubernur dengan insan media.
Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap organisasi profesi dan media yang menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme.
Forum organisasi pers menilai pencatutan ini sebagai manipulasi yang mencederai integritas pers, seolah-olah organisasi mereka terlibat dalam agenda yang tidak pernah disetujui. Ini adalah bentuk pembajakan identitas organisasi pers di Sulawesi Tenggara yang tidak dapat ditoleransi.
Dalam pernyataan resmi mereka, forum organisasi pers menuntut beberapa hal:
* Mendesak Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah, untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada organisasi yang telah dicatut namanya.
* Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Kadis Kominfo, Ridwan Badallah, agar tidak ada lagi oknum yang seenaknya memanfaatkan nama organisasi pers demi kepentingan tertentu.
* Mendesak pemerintah dan pihak manapun untuk berhenti menggunakan nama serta simbol organisasi pers tanpa izin resmi, karena ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip independensi pers.
* Mendesak Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah, untuk menarik seluruh proposal yang mencatut nama dan logo organisasi profesi dan media yang telah tersebar luas.
Organisasi profesi dan media di Sulawesi Tenggara secara tegas mengecam segala bentuk upaya yang mencoreng nama baik organisasi. PWI, AJI, IJTI, dan AMSI berdiri tegak sebagai organisasi independen yang tidak tunduk pada kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Kejadian ini telah menimbulkan kegemparan di kalangan jurnalis dan organisasi pers di Sulawesi Tenggara. Mereka berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan agar pemerintah lebih menghormati independensi media. SK
