JAKARTA, suarakendari.com-
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan mengendalikan inflasi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Senin (10/3/2025). Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, Deputi Basarnas Laksda TNI R. Eko Suyatno, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Dari pihak Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan dinas terkait lainnya.
Kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Libur Sekolah Dipercepat
Pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk memulai perjalanan mudik lebih awal. Selain itu, libur sekolah juga akan dimulai pada 21 Maret 2025, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Mendagri menekankan pentingnya pengendalian arus mudik menjelang Idul Fitri 1446 H yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025, bergantung pada hasil sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama pada 29 Maret 2025. “Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat arus mudik dan arus balik, pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025,”jelasnya.
“Kebijakan ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas, sehingga masyarakat dapat mulai mudik lebih awal tanpa mengganggu layanan publik. Namun, WFA harus tetap diatur dengan baik agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tito Karnavian.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan libur sekolah mulai 21 Maret 2025, yang berlaku untuk sekolah umum dan madrasah, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri.
Persiapan Infrastruktur dan Mitigasi Bencana
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya persiapan infrastruktur jalan dan mitigasi bencana. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk memastikan kondisi jalan nasional dan provinsi dalam keadaan baik, serta menata pasar tumpah agar tidak mengganggu lalu lintas. “Jalur nasional perlu diperbaiki, jalan provinsi harus dicek oleh Dinas Perhubungan dan Dinas PU. Pasar tumpah juga perlu ditata agar tidak mengganggu lalu lintas, dan dermaga pelabuhan harus dipastikan aman dari kelebihan kapasitas,” tambahnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melaporkan bahwa Indonesia telah mengalami 614 bencana hingga 10 Maret 2025, didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah. Mendagri menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mitigasi bencana dengan menyiapkan bendungan, melebarkan sungai, dan menertibkan kawasan resapan air.
BNPB Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
BNPB telah menerbitkan surat edaran kepada BPBD di seluruh Indonesia untuk meningkatkan peringatan dini dan kesiapan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor, terutama selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan risiko bencana hidrometeorologi basah.
Pengendalian Inflasi dan Ketersediaan Bahan Pokok
Selain mengantisipasi arus mudik dan bencana, pemerintah juga fokus pada pengendalian inflasi. Langkah-langkah strategis diambil untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga selama periode Ramadan dan Idul Fitri.
Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah diambil, pemerintah Indonesia berharap dapat memastikan kelancaran arus mudik, mengendalikan inflasi, dan meminimalkan dampak bencana selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1446 H. Koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan upaya ini. SK
